JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian program pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Menurutnya, program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan sesuai target dan kini mendekati penyelesaian nasional.
“Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bidang tanah bersertipikat. Sampai saat ini, kita telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang atau sudah 98% dari target 126 juta bidang tanah,” terang Nusron Wahid yang hadir mengikuti RDP dengan didampingi Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN per 4 September 2025, jumlah tanah bersertipikat telah mencapai 96,9 juta bidang atau 77 persen dari target nasional. Angka ini terdiri dari 88,2 juta bidang tanah Hak Milik, 20 ribu bidang Hak Guna Usaha (HGU), 6,6 juta bidang Hak Guna Bangunan (HGB), 1,6 juta bidang Hak Pakai, 8 ribu bidang Hak Pengelolaan, dan 276 ribu bidang tanah wakaf.
Apresiasi datang dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, yang menilai program PTSL telah memberikan dampak besar bagi masyarakat. “Penyerahan PTSL di berbagai daerah mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Kehadiran Komisi II bersama Kanwil ATR/BPN membuat antusiasme semakin tinggi, bahkan warga berbondong-bondong ke kantor desa meminta perlakuan yang sama. Karena itu, saya berpandangan program PTSL harus mendapat anggaran lebih dari cukup pada tahun 2026, mengingat dampaknya yang besar atau multiplier effect bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron juga menyoroti penataan tanah wakaf yang menjadi perhatian khusus pemerintah. “Sejak tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah melakukan percepatan pendaftaran tanah wakaf bersama dengan Kementerian Agama. Hal ini dimaksud untuk menjaga aset umat dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan umat untuk beribadah,” jelasnya.
Meski capaian pendaftaran tanah sudah tinggi, Nusron mengakui masih ada sejumlah kendala di lapangan. “Kami Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik gubernur, wali kota, bupati, dan banyak pihak, untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut,” pungkasnya.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, baik secara luring maupun daring. Hadir secara langsung Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ATR/BPN, sementara seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia mengikuti rapat secara daring (Ed/EL).