Kementerian ATR/BPN akan fokus berperan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masuk ke dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk pemerintah untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif.
Kementerian ATR/BPN akan fokus berperan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimististis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Dalam rapat terbatas 15 Oktober 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk membentuk Satgas P2SP untuk memastikan program prioritas nasional berjalan tepat sasaran.
Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga Pokja, dengan masing-masing fokus pekerjaan.
Pokja I akan mengakselerasi realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah, Pokja II berperan mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking, lalu Pokja III fokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program, sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai pemimpin rapat Pimpinan Satgas P2SP menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja.
“Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.
Baca juga: Peluang Investasi Rp430,9 Triliun dari JIF, Jakarta Dorong Pertumbuhan Pinggiran Kota
Kementerian ATR/BPN Juga Kejar Target Percepatan Digitalisasi
Masuk ke dalam Pokja II, fokus Kementerian ATR/BPN bukan hanya percepatan RDTR, tetapi juga integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menekankan bahwa percepatan digitalisasi melalui OSS penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi.
“Dari 668, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum (terintegrasi) OSS segera ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Nusron.
Adapun hadir mendampingi Menteri ATR/BPN dalam rapat ini, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati. Hadir pula sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. (Ed/EL)