“Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” ucap Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memulai langkah awal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah program strategis pendidikan nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan berasrama bagi keluarga kurang mampu. Pemerintah menargetkan pembangunan 200 unit sekolah pada tahap awal tahun ini. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya:
“Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Presiden.
“Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” tegasnya lebih lanjut. Untuk merealisasikan program sekolah rakyat ini, butuh ribuan hektare lahan di berbagai daerah.
Kebutuhan Lahan Capai 4.000–6.000 Hektare
Berdasarkan estimasi dari Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN, setiap sekolah membutuhkan lahan seluas 2–3 hektare untuk mencakup ruang kelas, asrama, lahan pertanian edukatif, fasilitas olahraga, dan pendukung lainnya. Maka, dengan target 2.000–3.000 sekolah rakyat dalam lima tahun ke depan, total kebutuhan tanah nasional bisa mencapai 4.000 hingga 6.000 hektare.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pihaknya telah mulai memetakan tanah-tanah negara, termasuk lahan terlantar dan eks HGU yang dapat dialokasikan untuk pendidikan.
“Kita sedang siapkan mekanisme khusus agar pemanfaatan tanah untuk Sekolah Rakyat tidak terkendala regulasi. Lahan negara harus kembali ke rakyat, salah satunya lewat pendidikan,” ucap Menteri Nusron kepada awak media.
Prioritas di Wilayah 3T dan Kawasan Miskin
Pemerintah memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), kawasan kantong kemiskinan, dan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Sekolah ini akan sepenuhnya dibiayai negara, termasuk biaya pendidikan, makan, dan tempat tinggal siswa.
“Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan,” ujar Presiden Prabowo.
Program Sekolah Rakyat menjadi wujud konkret dari strategi pemerataan pembangunan manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, sekaligus memperkuat peran negara dalam mencetak generasi emas Indonesia. (ed/RSK)