Oleh: Rahmat S Kabumian Tanah bukan sekadar “aset tetap” dalam laporan keuangan atau komoditas yang bisa dibeli-dijual bebas; ia adalah ruang spiritual dan sosial yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, sesamanya, dan alam sekitarnya. Selama 25 tahun berjibaku di Ibu Kota memang terkadang merasakan suatu kegersangan. Kampung dengan hamparan sawah menjadi salah satu resep yang bisa […]
Tanah Asal Kita, Rakyat Jiwa Kita Read More »
Menteri Nusron Wahid menegaskan sengketa pertanahan itu bukan sekadar administrasi tanah, tapi menyangkut ketenteraman sosial dan rasa keadilan. BANDARLAMPUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat sipil dalam menyelesaikan berbagai sengketa pertanahan, khususnya yang menyangkut tanah tempat ibadah. Dalam kunjungan
Litis Finiri Oportet: Setiap Sengketa Pertanahan Harus Diselesaikan Read More »
“Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” ucap Presiden Prabowo Subianto JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memulai langkah awal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah program strategis pendidikan nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan berasrama bagi keluarga kurang mampu. Pemerintah
Ada Asrama Gratis, Program Sekolah Rakyat Butuh Ribuan Hektare Tanah Read More »
BANDARLAMPUNG – Rencana ukur ulang lahan HGU atau Hak Guna Usaha milik PT Sugar Group Companies (SGC) masih menjadi perhatian publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan serta-merta, tetapi harus mengikuti tahapan sesuai peraturan yang berlaku, termasuk melibatkan DPR RI dalam hal pengajuan dan penganggaran. Dalam
Soal Ukur Ulang Lahan HGU PT SGC, Menteri Nusron: Ada Tahapannya Read More »
BANDARLAMPUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Lampung sangat bergantung pada kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Lampung yang digelar di Balai Keratun, Selasa (29/7/2025). “Gubernur, Bupati, dan Wali
Menteri Nusron: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Reforma Agraria Lampung Read More »
