Redaksi

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Menteri Nusron Rapat Tertutup, Bahas HGU Bermasalah?

/

LAMPUNG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan menggelar rapat terbatas bersama jajaran pimpinan daerah se-Provinsi Lampung, Selasa siang (29/7/2025). Rapat yang akan berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung itu hanya dihadiri oleh Gubernur Lampung, para Bupati/Walikota, serta dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Marindo Kurniawan. Berdasarkan perkembangan isu terakhir, banyak […]

Menteri Nusron Rapat Tertutup, Bahas HGU Bermasalah? Read More »

Peta Bidang Tanah BPN dari aplikasi BHUMI

Peta Tanah Indonesia: 192 Juta Ha, Mayoritas Hutan

/

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Hingga tahun 2024, Indonesia memiliki sekitar 126 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh provinsi, dari Aceh hingga Papua. Menurut data Kementerian ATR/BPN, dari jumlah tersebut, per

Peta Tanah Indonesia: 192 Juta Ha, Mayoritas Hutan Read More »

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Menteri Nusron Tegas Soal Tanah Telantar, Pengusaha Percepat Sertifikasi HGU

/

SAMARINDA – Pernyataan tegas Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait tanah telantar yang akan ditarik negara mulai memantik kesadaran para pemilik Hak Guna Usaha (HGU), termasuk perusahaan perkebunan milik negara. Salah satu respon konkret datang dari PTPN IV Regional 5 yang segera menggelar Forum Group Discussion (FGD) percepatan sertifikasi HGU di Kalimantan Timur, melibatkan multi-stakeholder lintas

Menteri Nusron Tegas Soal Tanah Telantar, Pengusaha Percepat Sertifikasi HGU Read More »

Presiden Prabowo Subianto pidato di acara Harlah PKB 2025

Asta Cita Prabowo: Tanah untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

/

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kebijakan pertanahan nasional di bawah pemerintahannya akan diarahkan untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas tanah dan sumber daya alam. Komitmen ini selaras dengan Asta Cita, delapan program prioritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center pada Rabu (23/7),

Asta Cita Prabowo: Tanah untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Read More »

Regulasi Pertanahan untuk Petani dan Rakyat Indonesia

Regulasi Pertanahan: Kepastian Hukum dan Keadilan Akses

/

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat regulasi pertanahan demi kepastian hukum dan keadilan penguasaan tanah di Indonesia. Dengan wilayah daratan seluas 192 juta hektare, di mana sekitar 126 juta bidang tanah tersebar di seluruh negeri, pengaturan hukum pertanahan menjadi kunci utama dalam mencegah konflik, mempercepat pembangunan, dan menjamin hak rakyat atas tanah. Kerangka hukum pertanahan Indonesia

Regulasi Pertanahan: Kepastian Hukum dan Keadilan Akses Read More »