News

Pertemuan antara Kementerian ATR/BPN dengan KPK

Kementerian ATR/BPN Gandeng KPK Susun Rencana Aksi, Jaga Ketahanan Pangan dan Cegah Korupsi

/

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun rencana aksi pencegahan alih fungsi lahan sawah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus menutup celah praktik korupsi dalam perubahan tata guna lahan. “Tujuan utama kita adalah menahan laju […]

Kementerian ATR/BPN Gandeng KPK Susun Rencana Aksi, Jaga Ketahanan Pangan dan Cegah Korupsi Read More »

Menteri Nusron RDP di Komisi II DPR RI

PTSL Capai 98 Persen, DPR Dorong Menteri Nusron Tambah Anggaran di 2026

/

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian program pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Menurutnya, program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan sesuai target dan kini mendekati penyelesaian nasional. “Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah

PTSL Capai 98 Persen, DPR Dorong Menteri Nusron Tambah Anggaran di 2026 Read More »

Kantor BPN Depok

BPN Depok Luncurkan Digitalisasi Layanan Peralihan Hak Tanah, Pemkot Apresiasi

/

DEPOK – Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok meluncurkan digitalisasi layanan peralihan hak tanah. Terobosan ini diyakini dapat mempercepat proses pelayanan, mengurangi tatap muka langsung antara pemohon dan petugas, serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi warga. Kepala BPN Kota Depok, Budi Jaya, menjelaskan bahwa digitalisasi layanan ini merupakan langkah adaptif terhadap perkembangan teknologi yang

BPN Depok Luncurkan Digitalisasi Layanan Peralihan Hak Tanah, Pemkot Apresiasi Read More »

Ilustrasi Lahan HGU Telantar

DPR Setuju Lahan HGU Telantar Didayagunakan Masyarakat

/

JEMBER – Anggota Komisi II DPR RI, H. Muhammad Khozin, S.Pd., M.A.P, menegaskan bahwa tanah-tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) atau lahan HGU yang tidak difungsikan secara maksimal dapat ditetapkan sebagai tanah telantar dan diredistribusikan kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam forum monitoring dan sosialisasi Program Strategis Nasional 2025–2026 yang digelar di Kantor ATR/BPN Jember

DPR Setuju Lahan HGU Telantar Didayagunakan Masyarakat Read More »

Menteri Nusron di Banjarbaru Kalimantan Selatan

Mengapa Menteri Nusron Ngotot Biaya BPHTB Gratis?

/

BANJARBARU — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerataan hak atas tanah. Ia menyoroti kendala utama yang kerap membuat proses sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhenti, yakni biaya BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. “Masih ada gap antara

Mengapa Menteri Nusron Ngotot Biaya BPHTB Gratis? Read More »