Regulasi

prabowo subianto membahas sekolah rakyat

Ada Asrama Gratis, Program Sekolah Rakyat Butuh Ribuan Hektare Tanah

/

“Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” ucap Presiden Prabowo Subianto JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memulai langkah awal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah program strategis pendidikan nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan berasrama bagi keluarga kurang mampu. Pemerintah […]

Ada Asrama Gratis, Program Sekolah Rakyat Butuh Ribuan Hektare Tanah Read More »

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Menteri Nusron Rapat Tertutup, Bahas HGU Bermasalah?

/

LAMPUNG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan menggelar rapat terbatas bersama jajaran pimpinan daerah se-Provinsi Lampung, Selasa siang (29/7/2025). Rapat yang akan berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung itu hanya dihadiri oleh Gubernur Lampung, para Bupati/Walikota, serta dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Marindo Kurniawan. Berdasarkan perkembangan isu terakhir, banyak

Menteri Nusron Rapat Tertutup, Bahas HGU Bermasalah? Read More »

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Menteri Nusron Tegas Soal Tanah Telantar, Pengusaha Percepat Sertifikasi HGU

/

SAMARINDA – Pernyataan tegas Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait tanah telantar yang akan ditarik negara mulai memantik kesadaran para pemilik Hak Guna Usaha (HGU), termasuk perusahaan perkebunan milik negara. Salah satu respon konkret datang dari PTPN IV Regional 5 yang segera menggelar Forum Group Discussion (FGD) percepatan sertifikasi HGU di Kalimantan Timur, melibatkan multi-stakeholder lintas

Menteri Nusron Tegas Soal Tanah Telantar, Pengusaha Percepat Sertifikasi HGU Read More »

Regulasi Pertanahan untuk Petani dan Rakyat Indonesia

Regulasi Pertanahan: Kepastian Hukum dan Keadilan Akses

/

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat regulasi pertanahan demi kepastian hukum dan keadilan penguasaan tanah di Indonesia. Dengan wilayah daratan seluas 192 juta hektare, di mana sekitar 126 juta bidang tanah tersebar di seluruh negeri, pengaturan hukum pertanahan menjadi kunci utama dalam mencegah konflik, mempercepat pembangunan, dan menjamin hak rakyat atas tanah. Kerangka hukum pertanahan Indonesia

Regulasi Pertanahan: Kepastian Hukum dan Keadilan Akses Read More »