JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan peningkatan signifikan dalam penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penetapan perlindungan lahan pertanian sepanjang dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih. Kebijakan tata ruang ini dihadirkan guna mempermudah iklim investasi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lahan demi mendukung swasembada pangan.
Langkah pengintegrasian RDTR ke dalam sistem perizinan berusaha memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam merencanakan pembangunan. Perkembangan jumlah RDTR yang berhasil diterbitkan dan dihubungkan ke sistem perizinan dipaparkan oleh pejabat kementerian.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menguraikan capaian lonjakan penerbitan serta integrasi RDTR saat memberikan keterangan di Jakarta. “Selama dua tahun terakhir, terhitung hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang diterbitkan meningkat dari 543 menjadi 691. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) bertambah pesat dari 268 menjadi 576 RDTR. Capaian ini menunjukkan perluasan ketersediaan RDTR dan percepatan integrasi tata ruang dengan sistem perizinan berusaha,” ujar Suyus 22 Oktober 2026.
Melalui keterhubungan data tata ruang pada platform OSS, para investor mendapatkan kejelasan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara cepat dan terukur.
Rincian Pertambahan RDTR Periode 2025 hingga Oktober 2026
Peningkatan ketersediaan dokumen RDTR yang terhubung ke sistem OSS berlangsung konsisten sejak awal tahun 2025 hingga memasuki kuartal keempat tahun 2026.
Pembagian secara rinci dari pertambahan jumlah RDTR per periode waktu dijelaskan oleh pimpinan Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana merinci tren penambahan RDTR dan integrasinya dengan platform izin usaha. “Secara rinci, penambahan RDTR pada Januari-Desember 2025 mencapai 67 RDTR, sedangkan pada tahun berjalan hingga pertengahan Oktober 2026 bertambah sebanyak 17 RDTR. Sementara itu, integrasi RDTR dengan OSS pada Januari-Desember 2025 bertambah sebanyak 231 RDTR, kemudian bertambah 25 RDTR pada periode Januari hingga pertengahan Oktober 2026,” terang Suyus 22 Oktober 2026.
Realisasi Target LP2B 87,93 Persen Demi Swasembada Pangan
Selain mengakomodasi kemudahan iklim investasi, tata ruang difungsikan untuk membentengi ketersediaan Lahan Baku Sawah (LBS). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menetapkan kewajiban penetapan minimal 87 persen LBS sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang semula ditargetkan rampung paling lambat pada 2029.
Realisasi perlindungan kawasan pertanian yang berhasil dilampaui lebih cepat dari target RPJMN disampaikan oleh pihak kementerian.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana memaparkan persentase serta total luas wilayah LP2B yang telah diusulkan hingga pertengahan bulan. “Memasuki minggu ketiga bulan Oktober atau tepatnya hingga 16 Oktober 2026, usulan penetapan LP2B telah mencapai 87,93% dari total LBS, dengan luas mencapai 6,45 juta hektare. Dengan capaian tersebut, target yang ditetapkan dalam RPJMN berhasil direalisasikan pada tahun 2026,” jelas Suyus.
Suyus Windayana menekankan bahwa pencapaian di sektor tata ruang tersebut merupakan langkah konkret Kementerian ATR/BPN dalam menjaga keberlanjutan sektor agraris. Penetapan LP2B diharapkan dapat memperkuat aspek legalitas dan perlindungan area persawahan agar tetap difungsikan sesuai peruntukannya untuk menopang produksi pangan nasional secara berkelanjutan.