JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelaah surat konfirmasi ketidakhadiran yang dikirimkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Langkah penelaahan ini menjadi penentu bagi tim penyidik dalam memutuskan penerbitan surat pemanggilan kedua.
Penyidik memerlukan keterangan resmi dari Nusron demi merampungkan berkas penyidikan dugaan tindak pidana suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ketentuan hukum acara pidana yang mendasari proses analisis alasan saksi dipaparkan oleh pihak penyidik. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menerangkan prosedur regulasi pemanggilan saksi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. “Terkait panggilan, ya tentunya terakhir sudah kami sampaikan bahwa itu akan dievaluasi oleh tim penyidik seperti apa, karena tadi menyangkut dengan pemanggilan seorang saksi itu kan sudah ada hukum acaranya,” kata Taufik 22 Oktober 2026.
Taufik menegaskan bahwa mengacu pada aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru, proses pemanggilan seorang saksi dilakukan maksimal sebanyak dua kali pengiriman surat resmi.
Mekanisme Pemanggilan Saksi Berdasarkan Aturan KUHAP
Penerbitan panggilan kedua baru akan dieksekusi apabila alasan ketidakhadiran pada panggilan perdana dianggap tidak sah atau tidak masuk akal oleh tim penyidik. Mekanisme dan kriteria penentuan panggilan susulan dipaparkan secara rinci oleh pejabat penyidikan bursa penegakan hukum tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menguraikan pertimbangan hukum di balik penyerahan surat panggilan kedua. “Panggilan pertama sudah disampaikan, ketika memang memberikan alasan patut dan wajar, jadi masih kesempatan untuk panggilan pertama yang akan dilayangkan. Panggilan kedua akan dilayangkan ketika memang menurut penyidik setelah dievaluasi alasannya itu tidak masuk ketentuan sesuai hukum acara pidana, itu tidak patut dan tidak wajar,” jelasnya 22 Oktober 2026.
Penilaian atas wajar atau tidaknya alasan mangkirnya saksi berada penuh di bawah diskresi tim penindak. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menggarisbawahi wewenang subjektif penyidik dalam mengukur kepatutan alasan saksi. “Sehingga memang itu subjektivitas dari penyidik untuk menentukan apakah alasannya patut dan wajar. Nah, sehingga saat ini masih dievaluasi dan tentunya untuk panggilan seorang saksi itu memang dilihat dari kebutuhan penyidik dan konstruksi perkaranya seperti apa,” katanya.
Alasan Absen dan Catatan Keimigrasian Nusron Wahid
Sebelumnya, Nusron Wahid tercatat dua kali tidak hadir dalam agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan. Pada pemanggilan awal hari Rabu (7/10/2026), ia berhalangan hadir dengan alasan harus menghadiri agenda internal di Kementerian ATR/BPN.
Tim penyidik lantas menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026). Namun, Nusron kembali absen karena bertolak ke luar negeri. Berdasarkan rekaman perlintasan data Keimigrasian, Nusron melakukan perjalanan ke Singapura dan Malaysia melintasi jalur darat dari Batam.
Dalam penanganan perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan dan menahan delapan orang tersangka atas dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta penerimaan lainnya.
Deretan tersangka tersebut mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lainnya yaitu Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta tiga pihak swasta yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Penyidik mengidentifikasi Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai pihak yang memiliki kedekatan sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Seluruh tersangka saat ini menghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada Senin (14/9/2026), di mana KPK meringkus 19 orang serta menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp106,3 miliar.