JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat memverifikasi kepastian jadwal pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Rabu (28/10/2026). Rencana pemeriksaan tersebut berkaitan dengan proses penyidikan perkara dugaan suap serta gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kabupaten Bogor.
Otoritas lembaga antirasuah menegaskan bahwa tim penyidik masih mengkaji serta mempertimbangkan penentuan waktu pemanggilan terhadap yang bersangkutan.
Keterangan resmi mengenai status pemanggilan saksi disampaikan oleh perwakilan lembaga penegak hukum. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memaparkan pertimbangan teknis penyidik terkait agenda pemeriksaan saksi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, ujarnya 27 Oktober 2026.
Budi Prasetyo mengklarifikasi bahwa setiap agenda pemanggilan saksi pasti akan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat apabila surat dan waktunya telah ditetapkan secara final oleh tim penyidik.
BACA JUGA: Rakor Bersama DPR RI: Menteri Nusron Urai 3 Kategori Konflik Agraria dan Mekanisme Penyelesaiannya
MAKI Klaim Tahu Info Penerbitan Surat Panggilan Saksi
Klarifikasi dari pihak KPK tersebut dirilis guna menanggapi penyataan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang menyebut adanya pengiriman surat pemanggilan terhadap Nusron Wahid untuk jadwal pemeriksaan Rabu (28/10/2026).
Boyamin mengklaim memperoleh bocoran informasi mengenai agenda pemeriksaan saksi tersebut dari dua sumber internal yang menurutnya dapat dipercaya.
Pernyataan Boyamin mengenai klaim pengiriman surat panggilan disampaikan kepada media. Koordinator MAKI Boyamin Saiman membeberkan informasi yang dikumpulkannya terkait jadwal kehadiran Menteri ATR/BPN di KPK, katanya 27 Oktober 2026.
Meski demikian, klaim dari pihak MAKI tersebut ditegaskan belum menjadi keputusan definitif dari tim penyidik KPK yang masih menimbang dua alasan terkait penjadwalan pada kesempatan sebelumnya.
Desakan Opsi Jemput Paksa dan Pelaporan ke Dewas
Selain menyampaikan klaim pemanggilan, pihak MAKI menuntut ketegangan penyidik KPK apabila saksi kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Boyamin menyoroti catatan kehadiran Nusron yang dinilainya telah dua kali absen dalam agenda pemeriksaan sebelumnya.
Opsi tindakan hukum lanjutan bagi saksi yang tidak kooperatif disuarakan oleh Koordinator MAKI. Boyamin Saiman menegaskan perlunya penerbitan surat perintah membawa jika saksi tidak hadir memenuhi panggilan penyidik, tegasnya 27 Oktober 2026.
Boyamin turut menyatakan kesiapannya untuk melayangkan laporan aduan terhadap pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK jika lembaga penegak hukum tersebut dinilai lambat atau tidak menghadirkan Nusron dalam pengusutan perkara ini.
Hingga Selasa (27/10/2026) malam, penyidik KPK masih terus meneliti seluruh pertimbangan sebelum memfinalisasi langkah hukum berikutnya dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB Summarecon Agung di Kabupaten Bogor.