Redaksi

Ilustrasi Patok Tanah BPN

PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

/

Latar Belakang dan Tujuan PP ini diterbitkan pada 2 Februari 2021, sebagai tindak lanjut dari Pasal 180 UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) dan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), terkait penghapusan hak atas tanah yang ditelantarkan. Tujuan utamanya adalah:– Menetapkan kewajiban bagi pemegang izin, hak, atau dasar […]

PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Read More »

Hoaks Layanan Pertanahan Gratis Tiktok

Pengurusan Sertipikat Tanah Gratis Beredar di TikTok. Cek Faktanya!

/

Sebuah akun TikTok bernama @bpn_tanahgratis mengunggah video yang menyatakan adanya layanan pengurusan sertipikat tanah dan balik nama tanah secara gratis. Akun tersebut mengarahkan pengguna untuk mengklik tautan “daftarsekarang-v11.infokuresmidotcom” di bio profilnya. Tim cek fakta menelusuri klaim tersebut dengan menghubungi pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hasilnya, tidak ditemukan program resmi yang menawarkan

Pengurusan Sertipikat Tanah Gratis Beredar di TikTok. Cek Faktanya! Read More »

Ilustrasi Banjir Bandang

Hujan Ekstrem, Tata Ruang, dan Urgensi Digitalisasi Data Pertanahan

/

Ella D Effendi Pemerhati Komunikasi Kebijakan Publik Hujan ekstrem bukan hanya melanda Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, curah hujan di atas normal memicu banjir di Brasil, tanah longsor di Jepang, hingga banjir besar di Eropa Timur. Indonesia, khususnya Jabodetabek, juga mengalami pekan-pekan penuh waspada. Banjir merendam sejumlah titik di Depok dan Bekasi, pohon tumbang menutup

Hujan Ekstrem, Tata Ruang, dan Urgensi Digitalisasi Data Pertanahan Read More »

Ilustrasi Lahan HGU Telantar

DPR Setuju Lahan HGU Telantar Didayagunakan Masyarakat

/

JEMBER – Anggota Komisi II DPR RI, H. Muhammad Khozin, S.Pd., M.A.P, menegaskan bahwa tanah-tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) atau lahan HGU yang tidak difungsikan secara maksimal dapat ditetapkan sebagai tanah telantar dan diredistribusikan kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam forum monitoring dan sosialisasi Program Strategis Nasional 2025–2026 yang digelar di Kantor ATR/BPN Jember

DPR Setuju Lahan HGU Telantar Didayagunakan Masyarakat Read More »

Menteri Nusron di Banjarbaru Kalimantan Selatan

Mengapa Menteri Nusron Ngotot Biaya BPHTB Gratis?

/

BANJARBARU — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerataan hak atas tanah. Ia menyoroti kendala utama yang kerap membuat proses sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhenti, yakni biaya BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. “Masih ada gap antara

Mengapa Menteri Nusron Ngotot Biaya BPHTB Gratis? Read More »